Ciptakan SDM Berkualitas Adalah Komitmen Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak
Mateng, newssulawesi.com – Anak adalah investasi bangsa dimasa yang akan datang, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan mereka berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan kabupaten Mamuju Tengah, Ramlie Shalawat saat membuka kegiatan workshop pengembangan Kota Layak Anak (KLA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulbar di Aula Wisma Widya Buah, Kamis (18/10).
Menurutnya, mereka adalah modal pembangunan, untuk itu diharapkan peran semua pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha bahu membahu dalam mewujudkannya.
“prinsip non diskriminasi dalam pemenuhan hak anak harus benar-benar ditegakkan, sehingga dapat dipastikan tidak ada satupun anak di Kabupaten Mamuju Tengah tertinggal dalam pemenuhan hak-hak mereka” ungkap Ramlie
Menurutnya, menciptakan sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dan dimulai sejak usia dini.
“masa usia dini merupakan masa keemasan, dimana masa ini jaringan otak anak tumbuh sangat pesat, apabila kita kurang dalam memperhatikan tumbuh kembang mereka, maka kita akan kehilangan generasi yang handal dan akan menjadi generasi yang hilang,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar, Hj. Darmawati Ansar, menyampaikan, Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.
“Dari enam Kabupaten di Provinsi Sulbar, kita sudah merintis Kabupaten atau Kota Layak Anak, terutama di Kabupaten Polman ada 17 Desa yang sudah menuju ramah anak, Kabupaten Majene ada 2 Desa, Kabupaten Pasangkayu ada 2 Desa, sekarang semua tugas-tugas juga sudah terbentuk, begitu pula di Kabupaten Mamuju Tengah ini yang pada hari ini kita bertemu dan berdiskusi terkait dengan Kabupaten atau Kota Ramah Anak” ujarnya.
Lanjut ia, untuk mengindikasikan kelayakan sebuah kabupaten/kota sebagai kota layak anak terdapat 31 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak.
“tentunya kita berharap semua stakeholder yang ada, agar dapat memahami secara detail apa yang ingin kita kerjakan untuk mensukseskan kabupaten atau Kota Menuju Ramah Anak, tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk itu, peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya,” pungkasnya.
(Ysn Hms/Ns)