Dihadapan OMBUDSMAN RI, Askary Berharap OPD Jadikan Masyarakat Sebagai Raja
Tobadak(Mateng)_Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat gelar Pemaparan dan Penyerahan Hasil Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2022, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamuju Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula A Kantor Bupati, Jl. Tammauni Pue Ballung, KTM Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Jum’at (17/03/23).
Membuka acara secara resmi Dr. H. Askary Anwar, S.Sos, M.Si., Sekkab Mateng mengatakan bahwa mengapresiasi kehadiran Ombudsman di Mateng yang sudah memberikan penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik.
“Kami meskipun daerah baru, tetapi berusaha keras untuk memperbaiki kinerja terkait pelayanan publik, meskipun posisi mateng yang paling muda di Sulbar dengan fiskal yang sangat rendah dengan APBD kurang lebih 600 Milyar dengan jumlah ASN yang terbatas terutama tenaga guru dan medis, walaupun dengan keterbatasan baik infrastruktur yang belum memadai akan tetapi terus berusaha melakukan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Ia melanjutkan bahwa meski dengan keterbatasan, Mateng sendiri setiap tahunnya mendapat penghargaan dari Ombudsman dan bahkan melebihi Kabupaten lain yang ada di Sulbar.
“Ini semua hasil dari sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa strategi yang dilakukan adalah menciptakan inovasi dan memanfaatkan teknologi yang membuat Mateng mendapatkan penghargaan dari Lembaga Administrasi NEGARA (LAN) yakni INAGARA Award sebagai daerah inovatif yang dirilis Kementerian Dalam Negeri melalui Indeks inovasi daerah.
“Kita Mateng diberikan penghargaan dari 7 Kabupaten se-Indonesia yang di undang ke Singapura, yang nilai akselerasinya melebihi angka 200℅,” bebernya.
Ia juga menghimbau ke OPD agar membuat inovasi inovasi baru menggunakan teknologi.
“Meskipun Daerah kecil namun mampu memberikan pelayanan prima serta pelayanan yang maksimal meskipun dengan keterbatasan tenaga,” ujarnya.
Ia juga katakan bahwa Dinkes Mateng mendapatkan penghargaan dari Universal Health Coverage (UHC), sudah mencapai 98%.
“Alhamdulillah meskipun dengan keterbatasan namun kita sudah memberikan pelayanan kesehatan 98% kemasyarakatan baik melalui PBI maupun mandiri,” jelasnya.
Ia juga membeberkan bahwa Mateng melaksanakan Kolaborasi Government yang melibatkan seluruh masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan.
“Salah satu program yang melibatkan seluruh masyarakat yakni MEMBARA, Pemerintah hanya memfasilitasi yang lain peran dan fungsi masyarakat dan kami mendorong organisasi pemuda untuk menciptakan inovasi ditengah keterbatasan fiskal,” ucapnya.
Ia juga mengajak OPD agar memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan masyarakat sebagai raja dengan prinsip prinsip birokrasi.
“Setiap OPD kita berikan anggaran dan kita tuntut Output anggarannya, kita masukan prinsip bisnis didalamnya, dimana OPD bertanggungjawab dari uang Negara dikelola mampu menciptakan layanan dan mampu memberikan layanan terbaik buat masyarakat Mateng,” imbuhnya.
Ia sebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengapresiasi Mateng dimana ada satu Desa yang menjadi sasaran kampung Zakat.
“Sekarang jamannya kolaborasi dimana kita ini satu tim yang tidak dapat dikerjakan secara individu, masih banyak isu isu strategis yang belum tuntas akan tetapi kalau kita berkolaborasi bersinergi menciptakan program secara bersama-sama, saya kira ketepatan dan kecepatan program yang kita buat akan semakin bagus,” harapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Ombudsman RI, Plt. Ketua Ombudsman Sulbar, Bupati Mateng, Wakapolres Mateng, Kepala OPD Se-Mateng, serta tamu undangan lainnya.
Penulis: Erik