DPC APDESI Mateng Sepakat Mendukung Pj. Gubernur Sulbar Harus Asli Putra Daerah
Mateng(Sulbar) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Provinsi Sulawesi Barat menghadiri acara silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan Buka Puasa Bersama di kediaman Ketua MPO APDESI, Asri Anas di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (17/04/23).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Anggota DPRD Provinsi Sulbar serta beberapa Kades se-Sulbar.
Kepada awak media, Alimuddin Ketua DPC APDESI Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), mengatakan, dalam forum silaturahmi itu, telah dibicarakan tentang calon Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar yang menggantikan Pj Gubernur saat ini, Akmal Malik.
Ia melanjutkan bahwa semua Ketua DPC APDESI se-Sulbar sepakat mendukung sepenuhnya calon gubernur yang telah digodok dan diusung oleh DPRD Provinsi Sulbar adalah Putra Daerah.
Menurutnya, ada beberapa alasan APDESI mendukung Pj Gubernur berasal dari Putera Daerah yaitu :
1. Sudah mengenal dengan baik daerah dan Potensi yang ada di Sulbar
2. Mendukung perjuangan APDESI di pusat memperjuangkan 10% APBN untuk DDS
3. Calon Pj Gubernur Sulbar yang diusung ke Kemendagri, telah berkomitmen kepada APDESI se Sulbar untuk mengalokasikan anggaran BKK dari Provinsi untuk ke Desa yang ada di Sulbar, dan telah berkomitmen untuk membangun kerjasama dgn organisasi APDESI.
Ia juga menegaskan bahwa APDESI telah berkomitmen bilamana Pj Gubernur Sulbar bukan Putra Daerah yang diangkat/ditunjuk Kemendagri, maka APDESI se-Sulbar akan turun kejalan dan memboikot aktivitas Pemerintahan.
Sementara itu, Sekertaris APDESI Mateng, Nanang Wahidin di Konfirmasi Via WhatsApp, selasa (18/04/23) menyampaikan, ada 3 faktor yang harus menjadi pertimbangan Mendagri dalam menentukan Pj Gubernur di Sulbar.
“Soal Penjabat, saya melihat ada 3 faktor yang harus di jadikan pertimbangan besar oleh mendagri, yakni;
1. Pertimbangan Kapasitas birokrasi, yaitu yang memenuhi Syarat kepangkatan kapasitas kepamongan dalam menjalankan amanah pemerintahan.
2. Soal sosiologis, penjabat gubernur yang baik adalah yang memahami kondisi sosiologis Sulawesi Barat, mulai dari keberagaman agamanya hingga adat budaya yang sangat kompleks di Sulawesi Barat.
3. Soal respon masyarakat Sulawesi Barat, ini juga sangat penting sebab akan menjadi nilai evaluasi sebelum dan setelah penjabat baru selesaikan tugas. Sebab yang lebih memiliki andil dalam soal kebijakan pemerintah adalah masyarakat, sebab masyarakat lah yang menjadi obyek dari semua kebijakan pemerintah, dan penjabat yang baik kadang kala masyarakat juga harus menjadi subjek dalam proses pembangunan,” ungkapnya.
“Nah dalam daftar nama usulan penjabat gubernur Sulawesi Barat hanya Dr. H. Muhammad Idris saja yang memenuhi itu,” pungkasnya.
Editor: Erik