Pencanangan Kampung KB Diharapkan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Newssulawesi.com – Kampung KB adalah salah satu wilayah setingkat RW, Dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dengan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Pembangunan pemkab Mamuju Tengah, Muh. Yusuf Unja, S.Pd, M.Pd saat meberikan sambutan pada kegiatan pencanangan kampung KB didesa Kire, Kamis (27/09).

“Dengan pencanagan Kampung KB ini, saya berharap seluruh sasaran program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2018 dapat terealisasi demi tercapainya RPJMD 2016-2021 dan terwujudnya kemandirian daerah dalam bingkai lalla’ tasisara’ melalui gerakan bersama membangun kesejahteraan masyarakat” tutur Yusuf Unja.

Ditempat yang sama Kadis P2KB3A menyampaiakan bahwa, pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI agar manfaat program KB dapat diraskan secara langsung oleh masyarakat terutama masyarakat miskin, wilayah padat penduduk, tertinggal, terpencil serta diwilayah nelayan.

Menurutnya, Presiden juga telah memberikan arahan agar pelaksanaan program KB lebih fokus kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Dan diharapakan program ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di desa dan dusun diseluruh wilayah Republik Indonesia.

“Kami sangat berharap dengan di Lounchingnya Kampung KB ini, dapat meningkatkan pembangunan, baik secara fisik maupun Non fisik, dan meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati Mamuju Tengah” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya kegiatan ini, seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan agar kiranya dapat berperan aktif dengan mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan, pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan parameter kependudukan serta melakukan analisis dampak kependudukan, melakukan pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber-KB.
(YSN Hms/NS)