Sekkab Mateng Buka Acara Bimtek SLRT
Mateng Newssulawesi.com – Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Mamuju Tengah bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI gelar Bimbingan teknis Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2018.
Kegiatan tersebut digelar di Wisma Widya Buah, Senin (15/10), yang di buka secara resmi oleh Sekertaris kabupaten (Sekkab) Mateng, H. Askary Anwar, S.Sos. M.Si.
Dalam sambutanya, Askary menyampaikan bahwa, SLRT ini adalah sebuah program yang harus dan wajib disinergikan, karena ini terkait dengan bagaimana meningkatkan dan mengurangi angka-angka kemiskinan.
“Sekarang ini RPJMN atau Target nasional untuk mengurangi angka kemiskinan berkisar 7-9 persen ditahun 2019, Alhamdulillah Mamuju tengah sekarang ini pada posisi 6 persen sementara angka pengangguran berkisar 3 persen” ungkap Askary
Menurutnya permasalahan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, kemiskinan adalah permasalahan diseluruh daerah yang memerlukan penanganan terintegrasi, karena instrumen penilaian dari kemiskinan itu banyak faktor, salah satunya adalah infrastruktur.
“Tidak ada gunanya program yang kita buat dan laksanakan jika tidak bersinggungan langsung dengan pengurangan indikator-indikator makro sebuah daerah, misalnya angka-angka kemiskinan,” ujarnya.
Lanjut ia, jika interpensi program kita tinggi, pelaksanaan kegiatan inovasi lanyanan kita banyak tetapi angka kemiskinan kita semakin hari semakin meningkat, ini tidak akan memberikan dampak yang baik pada penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, berarti tidak ada koneksitas antara program dengan angka kemiskinan atau permasalahan yang kita hadapi.
Ia mengharapkan, dengan dilaksanakannya Bimtek SLRT ini, dapat menjadi sebuah wadah untuk memperbaiki sistem dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya berharap dengan diadakannya Bimtek SLRT ini, kedepannya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan, akselerasi pengembangan dan penumbuhan SLRT dan Puskesos sebagai tempat pengaduan layanan dan program perlindungan sosial, serta sebagai pusat pelaksanaan pelayanan dan rujukan terpadu baik di kabupaten maupun desa,” tutupnya
(Ysn.Hms/NS)