Wakil Bupati Mateng Membuka Secara Resmi RKPD Tahun 2022

Mateng(Sulbar) – Bertempat di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022, Selasa (02/03/2021).

Wakil Bupati Mateng Drs. H. M. Amin Jasa, MM., secara resmi membuka acara ini dan menyampaikan bahwa forum konsultasi publik meruapkan rangkaian dari tahapan penyusunan RKPD secara partisipatif untuk mendukung aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan sasaran dalam program pembangunan daerah dalam bentuk masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD melalui pembahasan bersama kepala daerah dan pemangku kepentingan sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi kurang mengoptimalkan pembangunan di wilayah yang kita tahun 2022 mendatang.

“Untuk itu partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan khususnya masyarakat dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wadah pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses kebijakan daerah,” tuturnya.

Ia melanjutkan visi misi dan program prioritas adalah sebagai kontrak politik kami kepada seluruh rakyat di Mateng telah kami susun dengan kesadaran bahwa kami harus memiliki pandangan ke depan tentang kondisi yang hendak tunjukan dan bagaimana upaya untuk mencapainya, ini merupakan investasi dari komitmen kami yang serius menjadi bagian dari kebersamaan rakyat dalam melanjutkan perjuangan mewujudkan mateng yang lebih baik.

“Memperhatikan masalah dan isu strategis di mateng visi misi kami sebagai bupati dan wakil bupati untuk periode kedua yaitu mateng maju dan sejahtera dalam bingkai lalla tassisara,” Kata wakil bupati mateng dua priode.

Ia juga mengatakan bahwa arah kebijakan adalah suatu bentuk konkrit dalam usaha perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan pemerintah daerah agar optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran, selain itu arah pembangunan kebijakan daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan pembagunan selama 5 tahun ke depan, guna mencapai RPJMD secara bertahap, meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda namun memiliki sing kronis asi dan konsistensi pemerintah daerah dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 tahun RPJM.

“Rumusan arah kebijaksanaan, merasionalkan pilihan strategis memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, penekanan fokus atas tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan pembagunan kabupaten mamuju tengah 2021-2026 pada dasarnya berisi pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun berupa tema pembagunan tertentu dan dalam payung tema pembagunan dikembangkan kebijakan pembagunan yang diprioritaskan,” Ungkapnya.

Ia juga menyampaikan Penanganan pandemi covid-19 yang terus berlangsung hingga awal tahun 2021 ini menjadi fokus utama dalam perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, dengan mengusung tema RKPD Mateng 2022 yaitu perombakan perekonomian dan sistem sosial yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat, RKPD Tahun 2022 akan diproiritaskan dalam pengembangan penanganan dampak baik sistem perekonomian maupun sistem sosial kemasyarakatan karena berkurangnya DAU dan DAK serta peredaran barang pergerakan menuju sejahtera sangat terbatas karena covid-19, dalam bagian pemerintah mampu menghadapi dampak covid-19 baik kesehatan dalam bentuk berkurangnya kapasitas pemasukan daerah dan dapat menggerakkan sektor pertanian, dan mendorong pemulihan melalui pemenuhan kebutuhan daerah yaitu pisang, jagung dan tanaman pangan maupun dikomsumsi dan komsumsi lainnya serta tetap mendorong expor kelapa sawit dan perdagangan antar pulau tetap berlangsung, terkait hal tersebut dalam rangka peningkatan kinerja program serta upaya perencanaan pembagunan partisipatif yang menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan,

Ia juga menekankan melalui forum konsultasi publik ini dapat di inventarisir sekaligus alternatif pemecahannya yang kongkritnya berupa program yang mampu mengoptimalkan potensi dan menjawab permasalahan yang mendesak di tahun 2022.(ogen)Adv